Safari Audensi Ala LSM Pendekar

by -122 views
LSM Pendekar
LSM Pendekar

Setelah melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu ke berbagai Dinas, LSM Pendemo Kemunkaran pagi tadi menyambangi Kantor IRDA, BPN, BPJS dan Dinas Kesehatan untuk beraudiensi Selasa, 15/05/2019.

Di Kantor Inspektorat Daerah LSM Pendekar di terima Sekretaris IRDA Deden Hendriana, adapun yang menjadi bahasan adalah banyaknya mantan Kades yang mempunyai tunggakan utang dimasa jabatannya sehingga menjadi persoalan baru bagi Kepala Desa yang baru terpilih, namun pada saat diminta data daftar Kades yang memiliki tunggakan Sekretaris IRDA menolak dengan alasan sesuai PP no 12 Tahun 2017 IRDA hanya berkewajiban membuka data ke Pimpinan di Kabupaten dalam hal ini Bupati, padahal jelas di UU Keterbukaan Publik No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam deskripsinya UU ini Bagi Rakyat, adalah UU yang memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif  mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Untuk Audensi di Badan Pertanahan Nasional LSM Pendekar di temui langsung oleh Kepala BPN Joko Susanto yang baru menjabat sekitar 2 bulanan, Joko Susanto langsung memenuhi permintaan LSM Pendekar untuk membuka informasi mengenai Lahan bengkok di sekitar Pelabuhan Patimban melalui prosedur yang berlaku.

Usai dari BPN LSM Pendekar lalu mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Subang guna mengklarifikasi keluhan pasien karena langkanya obat – obatan yang tersedia di RSUD Ciereng, pihak RSUD Ciereng berdalih kelangkaan obat dikarenakan “macetnya” pembayaran klaim BPJS oleh Kantor BPJS, Namun sewaktu di tanyakan Direktur BPJS Kesehatan Subang mengaku tidak ada tunggakan.

Sementara itu Ketua LSM Geram Sutera – Gerakan Masyarakat Subang Utara H Hermansyah menyayangkan sikap dari pihak IRDA yang enggan memberikan data mengenai banyaknya Kades yang memiliki utang atau tunggakan “Seharusnya di buka saja ke publik toh itu bukan rahasia negara dan sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tidak jadi soal biar ada efek jera sekalian saja umukan di media” ujarnya.

LSM Pendekar mengakhiri audiensinya dengan pihak Dinas Kesehatan yang diwakili oleh dr Maxi, namun karena yang dituju adalah Kepala Bagian Pelayanan dan Hukum, disini LSM Pendekar hanya menyampaikan pesan dan beberapa pertanyaan serta akan kembali menyambangi DINKES.

“Kita akan terus mengawal Pemerintahan di Subang ada laporan apapun kita akan kumpulkan data dan fakta terlebih dahulu, LSM Pendekar tidak akan bergerak tanpa data yang valid, kita berani bergerak karena kita miliki data yang akurat dan tepat” pungkas Wahyudin Ketua Umum LSM Pendekar. [jp team]

 

Tinggalkan Komentar