Genjot PAD, Harga Air Baku Naik

by -318 views
Kepala  bidang Pengelolaan 1 pada Badan Pengelolaan  keuangan daerah, Tatang Saepulloh (kanan) Memberikan keterangan Pers, tentang kenaikan harga air baku (eko)
Kepala bidang Pengelolaan 1 pada Badan Pengelolaan keuangan daerah, Tatang Saepulloh (kanan) Memberikan keterangan Pers, tentang kenaikan harga air baku (eko)

Subang, JP- Harga Air Baku (HAB,red)  di Kabupaten Subang, untuk tahun 2018, naik, dari awalnya hanya sebesar Rp. 500 per meter kubik (m3) kini naik menjadi Rp. 2.000 per meter kubik. Kenaikan Harga Air Baku tersebut, menurut Kepala  bidang Pengelolaan 1 pada Badan Pengelolaan  keuangan daerah, Tatang Saepulloh, akan mendongkrak Pengelolaan asli  daerah (PAD,red).

 

“Target PAD di awal tahun 2018 sebesar Rp. 7,5 milyar, sementara diperubahan anggaran, target yang harus kami  penuhi sebesar Rp 9,8 Milyar, jika tidak ada permasalahan, Insya Allah sampai pertanggal 30 Desember 2018, target  tersebut akan terpenuhi,”ujar Tatang kepada jabarpublisher.co, Rabu (12/12/2018).

 

Perubahan Harga Air Baku tersebut, tambah Tatang, yang didampingi Kepala seksi pendaftaran dan pendataan, Deden  Sujatnika, diatur dalam peraturan bupati Kabupaten Subang, nomor 93 tahun 2018. Mekanismenya pun, menurut Tatang,  diatur dalam peraturan bupati tersebut.

 

“Sebelum Kami melakukan penagihan, para wajib pajak kami data dahulu, kami daftarkan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu propinsi Jawa Barat, nilai perolehan air nya yang kami laporkan, kemudian, jika disetujui, akan keluar surat  ketetapan pajak daerah (SKPD) baru ditagihkan ke wajib pajak,”ujar Tatang.

 

Sementara pembayarannya sendiri, menurut Tatang, dilakukan oleh wajib pajak langsung setor ke kas daerah.  “Pencatatannya kami lakukan setiap tanggal 20 sampai tanggal 25 setiap bulannya, pembayarannya dilakukan tiap bulan, seperti membayar rekening listrik,”jelas Tatang.

 

Sayangnya, menurut Tatang, kondisi dilapangan, banyak para pengusaha atau industri yang bersikap nakal, sehingga, sampai tanggal 12 Desember 2018, jumlah wajib pajak yang bisa ditagih pajak air tanahnya, baru sebanyak 183 wajib pajak. salah satu kendala yang dimiliki oleh bidang Pengelolaan, mereka belum memiliki alat untuk pengecekan pengunaan air.

 

“Masih banyak perusahaan atau lembaga niaga yang belum bisa ditagih atau menjadi wajib pajak. Salah satu diantaranya, karena mereka belum mengantongi ijin untuk melakukan pengambilan air bawah tanah, padahal salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah ijin tersebut, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan Propinsi Jawa Barat,”ujar  Tatang.

 

Kendala lainnya, tambah Tatang, para wajib pajak yang sudah mengantongi  ijin, sampai saat ini masih ada juga yang belum melakukan pembayaran terhadap pajak air tanah. bahkan, jika dikonversikan, nilainya bisa mencapai milyaran rupiah.

 

“Karenanya, Kami menghimbau, bagi pengusaha yang belum menjadi wajib pajak, segera melakukan pengurusan ijin, atau yang ijinnya habis, segera mengajukan perijinan baru ke dinas Propinsi. kemudian bagi yang sudah memiliki ijin, supaya segera menjadi wajib pajak. Dan, bagi wajib pajak yang sudah memiliki ijin, baik yang baru atau diperpanjang, supaya segera membayar pajak,”tegas Tatang.(mat/***)

Tinggalkan Komentar