Penjelasan Ketua KPUD Subang Terkait Tuntutan PSU

by
MAMAN KETUA KPUD

SUBANG – Mengenai tuntutan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kabupaten Subang akibat dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, Ketua KPU Kabupaten Subang, Maman Suparman mempertanyakan bukti-bukti kongkritnya. Menurut dia tahapan Pilkada telah berjalan sesuai aturan. Ini dibuktikan dengan tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi yang berjalan sesuai aturan yang ada.

“Dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) itu gak jelas indikasinya seperti apa? Ketika menyatakan TSM itu juga perlu bukti-bukti yang kongkrit. Selama ini perjalanan rekapitulasi berjalan sesuai aturan yang ada. Dari mulai rekap pemungutan suara dan penghitungan suara hampir semua saksi-saksi membubuhkan tandatangannya,” paparnya kepada jabarpublisher.co saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/7/2018).

Kemudian kata dia tidak ada laporan kejadian khusus yang terjadi di PPS artinya kalau kegiatan rekapitulasi atau penghitungan berjalan lancar. “Artinya seluruh yang berkaitan dengan administrasi dengan jumah pemilih dan perolehan suara itu clear atau kalau terjadi kecuragan itu sudah bisa ditagani ditingkat TPS,” paparnya.

Lalu kata Maman kalau ada saksi yang tidak membubuhkan tanda tangan dalam form saksi itu tidak ada kewajiban. Selama mereka membuat catatan di model D2-nya. “KPU tidak bisa memaksa (saksi untuk) membubuhkan tandatangannya,” imbuhnya.

Kalau pun tidak menandatangani imbuh Maman tidak akan menganggu keabsahan dari keotentikan berita acara baik model C2 maupun model DA2 di PPK.

Kemudian mengenai indikasi tentang dugaan penggunaan Formulir C1 fotocopy, Maman menyebutkan pihaknya sudah mendistribusikan formulir C1. “Itu semua (Formulir C1) asli,” tegasnya.

Lalu mengenai kasus pembukaan kotak suara ilegal di Cipunagara itu memang terjadi. Pihaknya sedang menunggu rekomendasi dari Panwas tentang yang dilakukan PPK dan PPS di Cipunagara. KPU tinggal menunggu tindak lanjut kegiatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan PPK dan PPS Cipunagara. “Itu semua sudah ditangani oleh pihak Gakumdu,” ujarnya.

Kemudian mengenai data C1 pengguna hak pilih tidak sama suara sah dengan suara tidak sah itu. “Kalau itu terjadi harusnya diklarifikasi KPPS dan PPK. Tetapi secara real dan fakta itu semuanya sudah selesai. Jadi seluruh saksi TPS sudah mencantumkan merekap menadatangani itu artinya sudah clear. Kalau tidak clear harus diperbaiki saat itu juga,” ujarnya menjelaskan.

Kata Maman hal yang sama di PPK kalau ada kesalahan perbedaan antara data yang masuk harusnya di-clear-kan ditingkap PPK saat rekapitulasi. “Selama ini tidak ada laporan yang menyebutkan tidak sinkronnya data pemilih,” ujarnya lagi.

“Kita ‘kan negara hukum KPU juga akan mencoba menjawab sesuai data-data yang ada bila ada kesalahan kita akan perbaiki. KPU juga tidak akan menutup-nutupi kekurangan itu kita sampaikan. Termasuk kita kita juga sampaikan apa yang terjadi di Cipunagara itu juga kita sampaikan bahwa itu sebagai pelanggaran,” paparnya.

Kalau mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) kata Maman harus berdasarkan putusan dari instansi yang berwenang. “Misalnya MK ataupun PT TUN saya kira silahkan saja,” pugkasnya. [RlsMDC/KPU Kab Subang]

Tinggalkan Komentar