Ini Tanggapan Kadis Arda Terkait Dugaan Kasus Pungli CPNS K2

by -687 views
3

26165493_322182404967457_8790069570414868546_nKasus suap CPNS Kategori 2 yang terjadi di Kabupaten Subang penanganannya seperti jalan di tempat. Meski sudah ada bukti dan data yang kongkrit, tapi belum ada penyelesaian secara transparan. Sedangkan, masyarakat dan unsur-unsur yang terkait dalam kasus tersebut menunggu jawaban dan kepastian dalam penyelesaian akhirnya.

Terkait dugaan kasus pungli CPNS Kategori 2 yang dilakukan oleh oknum sodara Asep Sopian, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kasi Pengadaan di Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Subang. Beliau menerima dan mengkoordinir sejumlah uang masuk dari calon Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar ke beberapa instansi, pada tahun 2015.

Kini, Asep Sopian yang berpindah tugas di Arsip Daerah Subang itu masih melenggang dengan bebas dari persoalan yang masih terkatung-katung. Beliau selalu mengelak saat dimintai konfirmasi oleh media.

Terkait dengan dugaan kasus tersebut, Jabar Publisher dan LSM Pendekar Subang meminta tanggapan dari Kepala Kearsipan Daerah Kabupaten Subang untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya dalam persoalan pungli CPNS Kategori 2.

Bapak Kepala Arsip Daerah  Ade Mulyawadi menjelaskan bahwa  secara kedinasan di tempat sekarang sodara Asep Sopian tidak memiliki masalah. Akan tetapi, belum bisa membuktikan secara data dan bukti yang jelas.

“Asep Sopian memang anak buah saya dan tidak ada permasalahan terkait penyalahgunaan wewenang di Dinas Arda. Namun, data dugaan kasus pungli yang dilakukan Asep Sopian di saat menjabat di BKD itu ada di ranah pribadinya dan saya selaku pemimpin hanya bisa menyarankan agar Asep Sopian tidak lari dari permasalahan. Namun harus segera diselesaikan secara baik baik, bila memang itu terbukti menyalahi peraturan.” ungkap Bapak Ade Mulyawadi saat memberikan pernyataan pada Jabar Publisher dan LSM Pendekar Subang.

Kasus dugaan pungli dari Calon PNS ini masih ditunggu seluruh elemen masyarakat luas dan unsur yang terkait untuk segera diselesaikan secara jalur hukum yang berlaku. Banyak rakyat yang merasa dirugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian materi maupun moral, menuntut agar kasus ini dapat diselesaikan dengan terbuka untuk publikasi. (Nopian Maulana/Jabar Publisher)

Tinggalkan Komentar